Saturday, July 16, 2011

KURIKULUM

Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan. Kurikulum pada semua jenjang  dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik.

                                           


Kurikulum  disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan:


  1. 1. Peningkatan imam dan takwa;

  1.      2. Peningkatan akhlak mulia;

  1.      3. Peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik;
     
  1. 4. Keragaman potensi daerah dan lingkungan;
     
  1. 5. Tuntutan pembangunan daerah dan nasional;
     
  1. 6. Tuntutan dunia kerja;
     
  1. 7. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan sen;
     
  1. 8. Agama;
     
  1. 9. Dinamika perkembangan global; dan
     
  1. 10. Persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan.


Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat:

  1. 1. Pendidikan  agama;
     
  1. 2. Pendidikan kewarganegaraan
     
  1. 3. Bahasa;
     
  1. 4. Matematika;
     
  1. 5. Ilmu pengetahuan alam;
     
  1. 6. Ilmu pengetahuan sosial;
     
  1. 7. Seni dan budaya;
     
  1. 8. Pendidikan jasmani dan olahraga;
     
  1. 9. Keterampilan/kejuruan; dan
     
  1. 10. Muatan lokal


Kurikulum pendidikan dasar dan menengah dikembangkan sesuai dengan relevansi nya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dan komite sekolah/madrasah di bawah koordinasi dan supervisi dinas pendidikan atau kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota untuk pendidikan dasar , dan propinsi untuk pendidikan menengah.
(Sumber : Kemdiknas)


Thursday, July 14, 2011

9 Tokoh Pendidikan RI Raih Penghargaan Prancis

JAKARTA – Tokoh pendidikan Indonesia mendapatkan tanda 
penghargaan Chevalier  de l’Ordre des Palmes Académiques 
dari Pemerintah Prancis pada Kamis 14 Juli 2011.
                  



Penghargaan yang diberikan dalam rangka memperingati Hari 
Nasional Prancis tersebut diberikan langsung oleh Duta Besar  
Prancis Philippe Zeller, di kediaman Duta Besar Prancis, 
Jalan Sinabung, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Sembilan tokoh pendidikan Indonesia yang terpilih berdasarkan 
kepemilikan dan penghayatan nilai-nilai dan aspirasi humanisme, 
serta jiwa dan selera tinggi untuk hal-hal yang bersifat intelektual.

Para tokoh terpilih yang terdiri dari berbagai daerah di Indonesia 
ini akan menerima penghargaan atas jasa dan bakat mereka yang 
beragam dalam penyebaran bahasa dan budaya Prancis.

Berikut nama sembilan tokoh pendidikan yang akan menerima 
penghargaan mendatang, seperti dikutip dari keterangan tertulis 
Kedubes Prancis kepada okezone, di Jakarta, Selasa (12/7/2011) :

1. Bagiono Djokosumbogo, penasihat Seamolec, sebuah institusi 
yang bernaung di bawah Southeast Asian Ministers of Education 
Organization (Seameo) atau Organisasi Menteri-Menteri 
Pendidikan se-Asia Tenggara.


2. Hendra Setiawan, direktur kursus bahasa Prancis yang sudah 
memasuki masa pensiun dari Pusat Kebudayaan Prancis (CCF) 
Bandung.

3. Cisca Tangkudung, mantan pengajar CCF Jakarta
4. Habibah Prayitno, pengajar CCF Jakarta
5. Naboen Pranas, pengajar CCF Jakarta
 
6. Thelma Figaro, mantan pengajar CCF Jakarta
7. Francien Herlen Tomasowa, Dekan Fakultas Ilmu Budaya, 

Universitas Brawijaya (UB)


8. Ernawati Johan, pengajar bahasa Prancis di SMAN 21 Surabaya
9. Hesti Purwidiastuti, pengajar bahasa Prancis di SMAN 1 Malang


(rhs/okezone.com)

Mendiknas Harus Buat Pansus Penyelidikan PSB

BANDUNG - Koalisi Pendidikan Kota Bandung (KPKB) mendesak 
Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) supaya mendorong DPR 
RI untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) penyelidik 
penerimaan peserta didik baru (PPDB) di tiap sekolah negeri di 
Indonesia. Koordinator Koalisi Pendidikan Kota Bandung (KPKB), 
Fridolin Berek mengungkapkan, kecurangan di dalam PPDB sudah 
terjadi sejak 2003 di tiap sekolah negeri SD/SMP/SMA di Indonesia.                                           

                                 
"Dugaan kecurangan kan tidak hanya di Kota Bandung 
saja, tapi hampir  di tiap kabupaten atau kota. Jadi, Mendiknas 
perlu mendesak DPR RI supaya membuat Pansus  PPDB," kata 
Fridolin,dalam jumpa pers temuan kecurangan PPDB di sejumlah 
sekolah Kota  Bandung, Jawa Barat, Senin (11/7/2011).
KPKB mengaku, pesimistis terkait langkah Mendiknas yang akan 
menurunkan tim Inspektorat Kementerian Pendidikan untuk 
bekerja sama dengan inspektorat daerah dan Badan Pengawasan 
Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang bertugas menyelidiki 
pungutan di sekitar PPDB.

"Ini pelanggaran sudah tujuh tahun selama PPDB, apa kerja 
inspektorat? Inspektorat adalah lembaga internal, tidak akan 
menyentuh PPDB. Jadi, menteri harus bikin  Pansus PPDB yang 
akan turunkan tim independen ke kabupaten atau kota," paparnya.

Tugas Pansus PPDB, jelas Fridolin, adalah menelusuri kasus 
kecurangan PPDB, yakni dengan cara memanggil Dinas Pendidikan 
(Disdik) dan sekolah untuk memberikan klarifikasi soal PPDB.

Pansus juga akan mengaudit Anggaran Pembelanjaan Biaya 
Sekolah (APBS) akibat pungutan tidak jelas. Selain itu, pansus 
harus mendorong pembuatan Perda APBS  untuk menghindari 
berbagai pungutan yang tidak jelas. "Pembuatan pansus ini sangat mendesak,mendiknas harus melakukannya," desak Fridolin.

KPKB juga menuntut supaya sistem penerimaan siswa baru yang 
berlaku saat ini harus diubah. Pasalnya, sistem saat ini akan 
membuka peluang kecurangan.
Berdasarkan data KPKB, sejak membuka layanan pengaduan via 
sms dan telepon pada 13 Juni lalu untuk wilayah Cimahi, 
Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Jatinangor Sumedang, sudah 
masuk sekira 120 laporan.

"Sekira 50 persen pengaduan terkait kecurangan misalnya 
pungutan, penolakan siswa tidak mampu, dan siswa titipan pejabat,
ungkap Fridolin.  Aduan tersebut jelas melanggar Perda No 15/ 2008 
pasal 134 ayat 2 tentang satuan pendidikan wajib menerima peserta 
didik tidak mampu.

KPKB juga menurut perubahan sistem PPDB dari cara 
cluster menjadi sistem rayon. Saringan masuk harus dilalui lewat 
jalur seperti SNMPTN seperti yang berlaku di  Jakarta. "Penerimaan 
harus satu jalur. Untuk memproteksi siswa miskin baru dibuat 
aturan khusus. Kita inginnya sekolah negeri terima siswa miskin 
dan yang kaya ke swasta. Sistem SNMPTN  ini harus diberlakukan 
bagi SMP dan SMA," pungkasnya.(rhs/sumber okezone.com)

Sunday, July 10, 2011

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Tahun 2011


Pada tahun 2011 ini Menteri Pendidikan Nasional telah menerbitkan beberapa Peraturan Menteri, yang salah satunya adalah Peraturan Menteri  Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor  7 tahun 2011 tentang Honorarium Guru Bantu.
Diantara bunyi Peraturan Menteri tersebut adalah :
"Ketentuan mengenai besaran honorarium pada Lampiran I dan II Keputusan 
Menteri Pendidikan Nasional Nomor 034/U/2003, diubah menjadi Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan".



Friday, July 8, 2011

PANCASILA HARUS DIAJARKAN KEMBALI

PANCASILA merupakan kristalisasi nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang harus disegarkan dan diajarkan kembali serta harus diwariskan kepada generasi penerus. Karena  sejak beberapa tahun terakhir  bangsa Indonesia sudah terlena dengan buaian demokrasi, pengentasan kemiskinan, pemberantasan terorisme dan korupsi. 

Kini saatnya untuk menentukan sikap bahwa  Pancasila harus kembali diajarkan kepada para siswa mulai dari jenjang  paling bawah, yaitu Pendidikan Anak Usia Dini dan Taman Kanak-Kanak sampai pada jenjang yang paling atas, yaitu Pendidikan di tingkat Sarjana maupun Pasca Sarjana.

Thursday, July 7, 2011

SELAMAT DATANG

Lokasiku
Lihat Peta Lebih Besar klik di sini


Selamat Datang di  BLOG  SMP Negeri 3 Purwantoro

SMP Negeri 3 Purwantoro adalah sebuah sekolah yang ada di wilayah perbatasan propinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur juga perbatasan antara dua wilayah kabupaten yaitu kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Ponorogo.
Lokasi SMP Negeri 3 Purwantoro berada di wilayah kabupaten Wonogiri paling ujung timur, kira-kira 55 km dari pusat kota Wonogiri dan kira-kira hanya 1 km untuk sampai di perbatasan.
Namun jauhnya jarak dari pusat kota Wonogiri atau walau SMP Negeri 3 Purwantoro berada di wilayah perbatasan tidak membuat seluruh komponen tenaga kependidikan menjadi ciut nyalinya untuk bisa bekerja dan menyesuaikan dengan perkembangan tehnologi zaman sekarang.
Seluruh tenaga kependidikan tetap satu tekad dan bersemangat untuk mentransfer segala yang dimiliki kepada generasi (baca = para murid/para siswa) agar mereka siap menyongsong pendidikan dan kehidupan yang akan datang.

Para Guru berusaha untuk mengajar dan mendidik penuh dedikasi dan semangat meskipun sarana dan prasarana yang ada masih sangat terbatas. 
Bagaimana tidak ? Sebagai contoh yang paling gampang adalah tidak adanya jaringan telepon  ke sekolah, sehingga sekolah mengalami hambatan dalam mengakses internet.  Kalaupun bisa mengakses internet itupun dengan menggunakan modem. Kita semua tahu bahwa internet dengan menggunakan modem apabila kuotanya sudah terlampaui maka internet akan sangat susah diakses.
Kapankah internet gampang diakses dari SMP Negeri 3 Purwantoro ?

Dengan keterbatasan yang ada , kami para guru dan seluruh komponen kependidikan tetap berusaha agar para siswa mampu mengejar dan menggapai sesuai target yang ada. 

Pada tahun pelajaran 2010 - 2011 , Alhamdulillah , SMP Negeri 3 Purwantoro berhasil dan sukses membawa siswa-siswi  kelas  IX  untuk menghadapi Ujian Nasional, terbukti semuanya LULUS ( lulus 100% ).

Semoga SMP Negeri 3 Purwantoro tetap berprestasi walaupun beberapa keterbatasan masih menjadi tantangan yang harus kami hadapi.

Ing Ngarso Sung Tulodho,  Ing Madyo Mangun Karso,  Tut Wuri Handayani.
Long Live Education     .........................  Learning by Doing

                                                                                  Terima Kasih
                                                                                    ADMIN 
--------------------------------------------------*****-----------------------------------------------------