Mendiknas Harus Buat Pansus Penyelidikan PSB

BANDUNG - Koalisi Pendidikan Kota Bandung (KPKB) mendesak 

Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) supaya mendorong DPR 

RI untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) penyelidik 

penerimaan peserta didik baru (PPDB) di tiap sekolah negeri di 

Indonesia. Koordinator Koalisi Pendidikan Kota Bandung (KPKB), 

Fridolin Berek mengungkapkan, kecurangan di dalam PPDB sudah 

terjadi sejak 2003 di tiap sekolah negeri SD/SMP/SMA di Indonesia.                                           

                                 

"Dugaan kecurangan kan tidak hanya di Kota Bandung 

saja, tapi hampir  di tiap kabupaten atau kota. Jadi, Mendiknas 

perlu mendesak DPR RI supaya membuat Pansus  PPDB," kata 

Fridolin,dalam jumpa pers temuan kecurangan PPDB di sejumlah 

sekolah Kota  Bandung, Jawa Barat, Senin (11/7/2011).

KPKB mengaku, pesimistis terkait langkah Mendiknas yang akan 

menurunkan tim Inspektorat Kementerian Pendidikan untuk 

bekerja sama dengan inspektorat daerah dan Badan Pengawasan 

Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang bertugas menyelidiki 

pungutan di sekitar PPDB.

"Ini pelanggaran sudah tujuh tahun selama PPDB, apa kerja 

inspektorat? Inspektorat adalah lembaga internal, tidak akan 

menyentuh PPDB. Jadi, menteri harus bikin  Pansus PPDB yang 

akan turunkan tim independen ke kabupaten atau kota," paparnya.

Tugas Pansus PPDB, jelas Fridolin, adalah menelusuri kasus 

kecurangan PPDB, yakni dengan cara memanggil Dinas Pendidikan 

(Disdik) dan sekolah untuk memberikan klarifikasi soal PPDB.

Pansus juga akan mengaudit Anggaran Pembelanjaan Biaya 

Sekolah (APBS) akibat pungutan tidak jelas. Selain itu, pansus 

harus mendorong pembuatan Perda APBS  untuk menghindari 

berbagai pungutan yang tidak jelas. "Pembuatan pansus ini sangat mendesak,mendiknas harus melakukannya," desak Fridolin.

KPKB juga menuntut supaya sistem penerimaan siswa baru yang 

berlaku saat ini harus diubah. Pasalnya, sistem saat ini akan 

membuka peluang kecurangan.

Berdasarkan data KPKB, sejak membuka layanan pengaduan via 

sms dan telepon pada 13 Juni lalu untuk wilayah Cimahi, 

Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Jatinangor Sumedang, sudah 

masuk sekira 120 laporan.

"Sekira 50 persen pengaduan terkait kecurangan misalnya 

pungutan, penolakan siswa tidak mampu, dan siswa titipan pejabat," 

ungkap Fridolin.  Aduan tersebut jelas melanggar Perda No 15/ 2008 

pasal 134 ayat 2 tentang satuan pendidikan wajib menerima peserta 

didik tidak mampu.

KPKB juga menurut perubahan sistem PPDB dari cara 

cluster menjadi sistem rayon. Saringan masuk harus dilalui lewat 

jalur seperti SNMPTN seperti yang berlaku di  Jakarta. "Penerimaan 

harus satu jalur. Untuk memproteksi siswa miskin baru dibuat 

aturan khusus. Kita inginnya sekolah negeri terima siswa miskin 

dan yang kaya ke swasta. Sistem SNMPTN  ini harus diberlakukan 

bagi SMP dan SMA," pungkasnya.(rhs/sumber okezone.com)